Jakarta - Wacana reshuffle yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) menuai kritik tajam dari Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Bagi dia, reshuffle terlalu jauh dan jatah 4 menteri untuk PKS bukan amal. "Wacana reshuffle kejauhan. Dalam pengertian yang ngomong tidak punya kewenangan. Kalau SBY yang bilang, dia yang punya kewenangan. Meski dia tahu itu efek dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010), Setelah menjadi pembantu presiden, kata dia, menteri harus tunduk pada UU Kementerian dan tunduk pada presiden. Dalam kesempatan itu, Fahri meluruskan tentang persepsi koalisi yang selama ini dipahami keliru oleh teman-temannya. "Dianggap ini itu (koalisi) charity (amal) dari parpol besar ke partai kecil di bawahnya bahwa kami sudah dikasih menteri 4. Ya kami itu siapa. Itu keliru," ujar politisi muda ini. Menurut Fahri, koalisi itu kongsi kerjasama memenangkan SBY. "Setelah SBY menang, dari itu kita bikin kerjasama dan PKS diberi tugas meneruskan cita-cita pemerintahan yang ideal yaitu kabinet reformis dan diberikan di Depsos, Deptan dan lainnya," kata eksponen 1998 ini. "Pengakuan koalisi politik, koalisi parlementer dan berlanjut ke koalisi kabinet. Di situ kerjasama, bukan charity," cetus dia.
Sumber: DetikCom